TERNATE-CM.com, Badan Pengawas Pemilu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan mengenai isu politik uang. Hal ini dilatarbelakangi semakin beragamnya praktik curang tersebut dan rentan terjadi di pelaksanaan Pemilu 2024.
Bawaslu mencatat terdapat lima provinsi paling rawan politik uang. Pertama Maluku Utara, diikuti Lampung, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Utara. Apabila dilihat berdasarkan kabupaten/kota daerah paling rawan adalah Kabupaten Jayawijaya, Papua. Lalu Kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, dan Kabupaten Lampung Tengah, Lampung.
Modus politik uang terbagi dalam beberapa bentuk, yakni memberikan langsung, memberikan barang, dan memberikan janji. Kendati begitu, aromanya menyengat politik uang masih sulit dibuktikan.
Di tengah ketatnya persaingan antarkandidat yang berlaga dalam pemilu kali ini segala cara akan dilakukan untuk meraih kemenangan. Praktik politik uang merupakan keniscayaan yang tidak terhindarkan.
Modus politik uang, pemberian uang atau barang yang diberikan kandidat sebelum pemilih mencoblos suara di TPS. Ada juga memberi langsung salah satunya berupa pembagian uang, voucher seluler, token listrik atau uang digital dengan imbalan memilih.
Memasuki hari tenang pemilihan umum (pemilu) serentak 2024 pada Minggu-Selasa, 11-13 Februari, aroma politik uang semakin kencan. Menjadi perbincangan masyarakat sebagai pemilih termasuk secara terbuka status di media sosial.
Kontestan bergerak karena ingin menang, sementara pemilih yang penting mendapatkan uang tidak peduli siapa yang menjadi wakil mereka di parlemen, yang penting ada uang, pilihan dijatuhkan kepada mereka yang memberi lebih banyak.
“Tergantung siapa yang kasih lebih basar, torang pilih,”ungkap salah satu warga Ternate saat ditanya sikap pilihanya nanti pada 14 Februari nanti.
Hasil penelusuran media ini di beberada daerah di Maluku Utara banrol harga suara yang dijanjikan berfariatif, yang termahal calon DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi. Berbeda DPD, DPR-RI bahkan Presiden dan wakil Presiden masih tergolong murah.
“Kita sistim paket, andaikan DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi masing-masing Rp200.000, ya DPR-RI dan DPD Rp100.000 bisa satu kali jalan kita dapat Rp600.000,”kata Irma salah satu warga saat di Hamahera Timur baru-baru ini.
Berdeba sikap masyarakat sebagai pemilih jika calon adalah figur orang peduli dan telah menjadi tokoh termasuk masih hubungan keluarga dekat. Politik uang tidak berlaku.
Pilihan politik mereka sudah bulat dan tidak akan terpengaruh rayuan kandidat atau tim sukses yang membutuhkan kemenangan itu secara instan dengan modus pemberian uang atau bantuan lainnya.
Politik Uang secara elektronik menjadi sinyal prakter politik uang semakin meningkat, sebab politik uang secara langsung saja tidak mudah dilawan apalagi dengan praktek secara elektronik. (cm-red)
Discussion about this post