TERNATE-CM.cm, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Ternate, harus bersabar. Pasalnya, Pemerintah Kota Ternate, melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), belum bisa memastikan kapan dilakukan pembayaran Tambahan Pengasilan Pegawai (TPP). Hal ini disebabkan karena kondisi keuangan belum stabil.
Kepala BPKPAD Kota Ternate, Taufik Djauhar, kepada wartawan, Selasa (28/7/2020) menjelaskan, masalah kondisi keuangan pemkot belum stabil, dimana pemkot baru saja menyelesaikan tuntas pembayar penyelenggaraan anggaran Pilkada, baik Bawaslu maupun KPU.
Menurutnya, pembayaran KPU untuk tahapan kedua 60 persen atau senilai Rp 17 miliar, ditambah dengan Bawaslu senilai Rp 7 miliar lebih. “Itu sangat berat bagi kita untuk melakukan pengeluaran bagi belanja yang lain,”katanya.
Dikatakan, untuk opsi yang diambil dari skenario revisi anggaran perubahan APBD dan belum bisa disampaikan, karena belum disepakati. Bahkan, harus dilakukan rasionalisasi, karena pemangkasan anggaran dana transfer cukup besar, Rp 73 miliar, sehingga pemkot harus rasionalis belajan, belum lagi kondisi Covid-19, dana PAD Pemkot tidak maksimal maka belanja secara keseluruhan pasti tidak bisa penuhi semua permintaan.
“Jadi TPP baru dibayarkan April, sebulan pembayaran bagi TPP saja senilai Rp 6 hingga 7 miliar dan itu sangat besar, kami juga belum bisa pastikan pembayaran TPP kapan,” ujarnya.
Sementara di Agustus, pemkot juga rencana membayar gaji 13, sedangkan, DHB sebelum Covid-19, Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp 52 miliar, setelah Covid-19 turun akhirnya DAU Rp 45 miliar, belum lagi setiap bulan bayar gaji ASN senilai Rp 23 miliar.
Secara otomatis katanya, anggaran yang tersedia tinggal Rp 22 miliar, kalau bayar gaji Rp 13 miliar maka anggara yang lain harus dibatasi. “Jadi gambar kondisi keuangan pemkot sangat prihatin, tapi semoga kondisi normal PAD, DBH pusat dan provinsi kembali normal, agar pemkot bisa bayar TPP bagi pegawai,” katanya. (aky/red)
Discussion about this post