TERNATE-CM.com, Penyebarana Covid-19 di Kota Ternate semakin tak terkendali. Hal ini terlihat dari tren kasus yang terus mengalami kenaikan, sehingga sampai pada 21 Mei 2020, jumlah kasus di Kota Ternate meningkat menjadi 113.
Bahkan dari jumlah tersebut, 10 orang dinyatakan meninggal dunia, sedangkan 17 orang lainya dinyatakan sembuh. Ironisnya, jumlah kematian akibat virus corona ini mencatatkan angka Kota Ternate lebih tinggi dari kabupaten/kota lainya di Provinsi Maluku Utara.
Hal tersebut membuat Direktur LSM Rorano, Mohammad Asghar Saleh angkat bicara. Menurutnya, sebagai episentrum penyebaran Covid-19, Kota Ternate belum memiliki langkah kongkrit dalam pemutusan rantai penularan. Penambahan kasus masih sangat tinggi. Kata dia, dalam empat hari ini memang tak ada penambahan, karena cartridge kosong sehingga TCM tidak running. Sementara transmisi lokal menunjukan trend yang naik.
Dalam konteks Maluku Utara (Malut), sepanjang April hingga Juni, ada 199 orang dinyatakan reaktif Rapid Test dari 1700-an yang diperiksa. Jumlah ini belum termasuk yang diperiksa pihak swasta. Dijelaskan, penambahan paling banyak terjadi sepanjang Mei dimana hasil tracking meningkat saat menjaring mereka yang melakukan kontak erat dengan pasien positif.
Tracking dan Rapid Test ini mestinya membantu upaya pemutusan rantai penularan, namun tidak demikian, karena mereka yang reaktif Rapid Test harus menunggu pengambilan swab.
Yang sudah di Swab Test juga harus menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Menurutnya, sejak awal ketiadaan Lab PCR sudah jadi masalah dalam mempercepat penegakan diagnostic. Fasilitas TCM juga terbatas runningnya. Belum lagi cartridge yang habis, penumpukan dan waktu tunggu yang lama membuat upaya tracking dengan prioritas menemukan kontak pada 72 jam pertama menjadi sia sia.
“Apalagi mereka yang rapid test hanya di karantina mandiri. Dari aspek regulasi membolehkan, tetapi laporan masyarakat menyebut isolasi mandiri ternyata tidak dijalankan secara sungguh-sungguh, sehingga ada kemungkinan kontak meningkat lagi. Akhirnya tujuan rapid test sebagai skrining awal untuk mempercepat penegakan diagnostic menjadi tidak efektik,” kata Mohammad Asghar melalui siaran pers yang diterima seputar malut, Senin (8/6/2020).
Menyikapi perkembangan kasus ini, LSM Rorano kata Asghar, menyarankan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut melakukan koordinasi untuk melakukan swab test terhadap kontak erat dari pasien positif, baik keluarga, teman dan sahabat lainya. Menurutnya, rapid test hanya mengulur waktu dan tidak lagi efektif memutus mata rantai penularan, mengingat transmisi lokal di Ternate sudah sangat banyak dan tidak terkontrol.
“Sebagai catatan ada warga yang sudah dikarantina sejak awal Mei, tetapi hingga kini belum mendapatkan hasil swab. Jika karantina dipusatkan di suatu tempat, kemungkinan menyebar akan kecil. Tetapi saat ini seluruh fasilitas karantina penuh. Warga diminta isolasi mandiri tanpa pengawasan yang optimal,” ujarnya.
Selain itu, jika ada keinginan melakukan rapid test massal, segera dilakukan di fasilitas publik dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan advokasi kepada publik sesuai protokol kesehatan, disertai penyampaian maksud dan tujuan. “Rapid Test di Labkesda sebaiknya dikurangi, terkecuali untuk membantu mereka yang butuh rekomendasi melakukan perjalanan. Tenaga analis dapat dilatih untuk pengambilan specimen saat swab test. Swab Test akan sangat membantu penegakan diagnostic, sekaligus memutus rantao penularan. Swab Test yang butuh VTM (Viral Transported Medium) lebih murah harganya dibanding membeli Kit untuk Rapid Test,” jelasnya.
Asghar juga mendesak Pemkot Ternate dan Pemprov Malut menghindari polemik dan perbedaan pendapat dan bekerja sama lebih nyata, serta fokus pada penanganan Covid-19, karena sebagai gate utama Maluku Utara, Ternate jadi indikator penentu yang bisa mempengaruhi aspek kesehatan, ekonomi dan sosial di daerah lain. “Kami meminta kepada semua Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas agar mendasari rencana kerja pada analisa Epidemiologi Covid-19 dengan melibatkan para ahli, sehingga skema percepatan penanganan Covid19 dapat dilaksanakan secara terukur dan transparan,” tegasnya.
Disamping itu, LSM Rorano juga meminta Pemprov Malut melalui Dinas Kesehatan dapat membagi dan menjalankan zonasi pemeriksaan TCM sesuai wilayah, jika alatnya sudah siap atau segera dipesan. “RSUD Tobelo bisa menangani Morotai, Halut, Haltim dan Halteng, RSUD Chasan Boesoerie menangani Ternate, Tidore, Halbar dan Halsel. Sedangkan RSUD Sanana bisa menangani wilayah Sula. Tujuannya agar pemeriksaan lebih cepat dan tidak menumpuk di Ternate. TCM di RSUD Chasan Boesoerie bisa digunakan untuk kepentingan follow up kasus, sehingga yang menunggu sembuh tidak lama menunggu,” tutupnya. (nod/red)
Discussion about this post