TERNATE-CM.com, Wali Kota Ternate, H Burhan Abdurahman, menghadiri sekaligus membuka rapat Forum Kolaborasi Corporate Social Responsibility (CSR) Kawasan Kumuh Makassar Timur, bertempat di Aula Kantor Wali Kota Ternate, Kamis (7/1/2021)
Hadir dalam pertemuan tersebut, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Maluku Utara, tim Leader KOTAKU OSP 08 Maluku Utara, unsur pemerintah melalui instansi terkait, unsur pimpinan BUMN serta sejumlah pimpinan perusahan di Maluku Utara.
Wali Kota Ternate, H Burhan Abdurahman dalam sambutannya, saat membuka rapat Forum Kolaborasi CSR mengatakan, pemerintah secara nasional terus berupaya mencoba mendorong penanganan kawasan kumuh di wilayah perkotaan melalui upaya penanganan permukiman kumuh perkotaan yang secara simultan dan berkelanjutan dalam lingkup kawasan permukiman dan lingkungan hunian kota, dengan keterpaduan aspek infrastruktur, sosial, ekonomi dan aspek lainnya dengan kompleksitas tinggi (sesuai dengan perencanaan daerah).
Menurutnya, dalam ruang lingkup penanganan kumuh skala kawasan, Pemerintah Kota Ternate melakukan berbagai upaya penataan dan penanganan kumuh dalam lingkup permukiman yang merupakan bagian dari perencanaan skala kota, dengan kompleksitas tinggi/sedang yang berdampak luas dan signifikan.
“Berbicara tentang penangan kumuh perkotaan, tentunya tidak terlepas dari tujuh indikator atau parameter yang menjadi tolak ukur penataan kawasan kumuh, di antaranya, keteraturan bangunan, ketersediaan akses Jalan, akses terhadap ketersediaan Air Minum, Jaringan Drainase, Sistem Pengelolaan Limbah, Manajemen Pengelolaan Persampahan dan Proteksi terhadap bahaya kebakaran,” katanya.
Terhadap indikator tersebut, lanjut wali kota, erat kaitannya dengan bagaimana keberhasilan pemerintah dan stakeholder lainnya membangun sebuah kolaborasi yang terintegrasi untuk mencapai tujuan penataan kawasan kumuh yang lebih komprehensif.
“Kelurahan Makasar Timur, adalah salah satu kelurahan yang memiliki lokasi yang sangat strategis, karena berada di tengah-tengah kawasan pusat kota dan sebagai simpul jasa dan perdagangan yang tentunya memerlukan penataan yang lebih baik lagi, dari aspek lingkungan hunian, infrastruktur maupun aspek jasa perdagangannya,” terangnya.
Konsep perencanaan penataan Kawasan Kumuh Makasar Timur sendiri adalah sebuah konsep perencanaan yang sudah sejak lama telah direncanakan secara bersama-sama oleh Kementrian PUPR, Balai BPIW Maluku-Utara, KOTAKU dan Pemerintah Kota Ternate, dan Alhamdulillah secara bertahap di 4 (empat tahun) terakhir ini sudah mulai dilakukan perencanaan dan penataan .
“Untuk Tahun 2021 ini kawasan Makasar Timur sesuai perencanaan juga, akan dilakukan penataan secara bersama-sama oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat, Melalui Balai Pelaksana Infrastruktur Wilayah Propinsi Maluku-Utara, KOTAKU dan Pemerintah Kota Ternate,” tambahnya.
Di dalam perencanaan dan pelaksanaannya, tentunya ada beberapa aspek yang tidak bisa di danai oleh Pemerintah, sehingga di butuhkan adanya kolaborasi pendanaan/sharing yang diharapkan melalui forum kolaborasi CSR dari stakholder dan pihak terkait lainnya.
Di akhir sambutannya, wali kota atas nama Pemerintah Kota Ternate memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak utamanya peserta Rapat Forum Kolaborasi Corporate Social Responsibility (CSR) Penataan Kawasan Kumuh Makassar Timur Kota Ternate atas dukungan dan partisipasinya dalam kegiatan ini.
“Harapannya dengan kegiatan ini, dapat menjadi stimulan dan kolaborasi yang baik antara Pemerintah Kota Ternate, Balai BPIW Maluku Utara, KOTAKU dan pihak-pihak lainnya untuk bersama-sama membagi peran dalam upaya penyediaan sarana, prasarana dan utilitas perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih baik kedepan,” tutup wali kota yang maja tugasnya berakhit Februari mendatang. (cm-red/adve)
Discussion about this post