SANANA-CM.com, DPRD Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Jumat (5/6/2020), telah menggelar sidang paripurna penyampaian rekomendasi panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2019.
Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepsul, Sinario Thes tersebut, selain dihadiri sejumlah anggota DPRD, juga dihadiri oleh Bupati Hendrata Thes, Kapolres, Dandim 1510 Sanana, Kajari, Sekda serta seluruh pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilingkup Pemda Kepsul.
Safrin Gailea, selaku Ketua Pansus LKPJ yang menyampaikan rekomendasi pada kesempatan itu mengatakan, berdasarkan kajian dan pengamatan terhadap LKPJ, DPRD merekomendasikan pada pemda untuk lebih meningkatkan potensi ruang lahan sebagai kawasan objek wisata serta potensi produk unggulan dan hasil pertanian untuk memacu peningkatan kesehjatraan masyarakat.
Sedangkan terhadap kondisi ekonomi daerah, kata Safrin, pemda harus lebih memacu empat sektor, yakni sektor pertanian, perkebunan, perikanan serta parawisata untuk tingkatkan pendapatan daerah.
Untuk urusan wajib di bidang pendidikan, pemda harus lebih tingkatkan anggaran pendidikan, tingkatkan program kompotensi guru, tambahkan anggaran untuk anggaran BOS daera, siapkan fasilitas internet sekolah dan membangun sarana ibadah di sekolah.
Selain itu, pemda juga harus memfasilitasi sekolah mulai dari SD sampai dengan SMP, untuk falidasi data sarana dalam aplikasi dapodik, agar pengurusan bantuan sekolah bisa mereta untuk semua sekolah.
Terkait pengangkatan Pejabat (Pj) Kepala Desa (Kades), Bupati segera menarik seluruh guru yang saat ini ditempatkan sebagai Pj kades. Karena tugas dan tanggungjawab guru dalam mendidik siswa terlalu berat, untuk jangan lagi membebani guru dengan tanggungjawabnya dalam mengurus desa, karena hanya akan mengganggu pendidikan. Selain itu, bupati juga segera meninjau masa jabatan beberapa Pj kades yang menjabat suda bertahun tahun.
Untuk urusan wajib kesehatan, pemda wajib meningkatkan pelayanan, mulai dari menyiapkan sarana dan prasarana transportasi di setiap puskesmas, gedung kesehatan serta tenaga dokter, terutama dokter spesialis.
Terkait urusan pertanian, program percetakan sawah yang dilaksanakan dinas pertanian saat ini, harus diefaluasi kembali, karena program itu hanya membuang-buang anggaran, sebab hasil dari program yang tidak sebanding dengan hasil yang di peroleh.
Untuk Dinas PUPRKP, sebelum laksanakan kegiatan, PUPR harus terlebih dahulu mengecek lapangan. Selain itu, PUPR juga harus evaluasi kembali seluruh kegiatan tahun 2019 yang kini belum tuntas dikerjakan.Penyediaan data lokasi kegiatan harus dicantumkan dalam LKPJ, hal itu untuk memudahkman pihak terkait untuk mengontrol setiap pembangunan. (dN/red)
Discussion about this post