TERNATE-CM.com, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) mengajak warga Maluku Utara (Malut) untuk ikut program Keluarga Berencana (KB) dalam upaya mendukung penanganan stunting.
“Berdasarkan target pemerintah pusat, di akhir tahun 2024 penurunan angka stunting bisa mencapai 14 persen, sehingga penting untuk ikut KB, agar menjaga jarak saat ibu melahirkan tidak terlalu dekat, karena dikhawatirkan terjadi stunting, karena tidak terurus dengan baik,” kata Kepala BKKBN Pusat, dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) kepada wartawan saat menghadiri Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Maluku dan kabupaten/kota di Red Corner, Kamis (23/2/2023)
Menurutnya, kehadiran BKKBN untuk mendorong berbagai program terutama dalam meningkatkan kesehatan ibu dan bayi serta menurunkan angka kematian bayi. Dalam penanganan stunting katanya, BKKBN sebagai Ketua Pelaksaanaan Program Percepatan Penurunan Stunting siap melaksanakan arahan Presiden pada Rapat Terbatas Percepatan Penurunan Stunting pada tahun 2021 lalu.
“Stunting memiliki dampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia, produktifitas dan daya saing. Bagaimana pemetaan dampaknya kata Hasto, untuk jangka pendeknya, terganggu perkembangan otak, kecerdasan berkurang, gangguan pertumbuhan fisik dan gangguan metabolism dalam tubuh,” ujarnya.
Sedangkan untuk jangka panjangnya, menurunnya kemampuan kognitif dan prestasti belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terpapar penyakit dan meningkatnya risiko memiliki penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh daerah, kanker, stroke dan disabilitas pada usia tua.
Untuk diketahui bahwa ajumlah ibu hamil per provinsi, Maluku Utara berada di posisi 31, dengan capain 26,530 persen, sedangkan angka kelahiran Maluku Utara berada di posisi 32 dengan angka kelahiran total 2,47 dan tingkat kelahiran remaja 42,40 persen yang merupaka hasil dari Long Form SP2020. Sedangkan untuk angka kematian ibu, Maluku Utara berada di posisi 27 dengan Aki 255.
Dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Maluku Utara dihadiri oleh Wakil Gubernur Malut, Wali Kota Ternate, Wakil Bupati Taliabu, Wakil Bupati Haltim dan Wakil Bupati Halmahera Selatan.
Saat ini, penyuluh KB dilakukan perekrutan melalui P3K dan mereka non PNS akan didaftarkan menjadi P3K dengan 87 kuota yang disediakan untuk membantu melakukan penyuluhan.
Selain itu, tenaga kesehatan seperti bidan bisa berperan aktif dalam mendukung program Keluarga Berencana. (cm-red)
Discussion about this post