• TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
Cerminmalut.com
  • HOME
  • BERITA
    • OLAHRAGA
    • ADVERTORIAL
    • PROMO NEWS
    • OPINI
  • KOTA
    • TERNATE
    • TIDORE
  • DAERAH
    • SOFIFI
    • HALMAHERA BARAT
    • HALMAHERA TIMUR
    • HALMAHERA TENGAH
    • HALMAHERA UTARA
    • HALMAHERA SELATAN
    • MOROTAI
    • TALIABU
    • SULA
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • HUKRIM
  • NASIONAL
  • NUSANTARA
No Result
View All Result
  • HOME
  • BERITA
    • OLAHRAGA
    • ADVERTORIAL
    • PROMO NEWS
    • OPINI
  • KOTA
    • TERNATE
    • TIDORE
  • DAERAH
    • SOFIFI
    • HALMAHERA BARAT
    • HALMAHERA TIMUR
    • HALMAHERA TENGAH
    • HALMAHERA UTARA
    • HALMAHERA SELATAN
    • MOROTAI
    • TALIABU
    • SULA
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • HUKRIM
  • NASIONAL
  • NUSANTARA
No Result
View All Result
Cerminmalut.com
No Result
View All Result
Home Kota

Pengawasan Internal Pasar di Ternate Masih Buruk

CM.com by CM.com
Agustus 1, 2021
in Kota, TERKINI, Ternate
0
Wakil Ketua DPRD Ternate, H. Djadid Ali

Wakil Ketua DPRD Ternate, H. Djadid Ali

TERNATE-CM.com, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menilai, pengawasan internal di pasar-pasar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) masih lemah dan tidak baik, sehingga memberikan ruang orang lain melakukan aksi pungutan liar (pungli).

“Masih lemah dan buruk pengawasan internal itu memberi peluang bagi warga melancarkan aksi pungli ke pedagang dan orang yang bekerja di pedagang itu,” jelas Wakil Ketua DPRD Ternate, H. Djadid Ali, Rabu (28/7/2021).

Politisi Golkar ini mengatakan hal itu menyikapi orang lain bukan petugas minta uang ke ibu-ibu pengupas/pembersih bawang di Pasar Percontohan Rp 50.000 dan Rp 300.000 dan pedagang pasar Barito sebesar Rp 1 juta.

loading...

“Pengawasan internal masih sangat lemah. Hal ini tidak boleh dibiarkan, di anggap remeh dan sepeleh. Ruang ini terlalu lemah, sistem pengawasan buruk, sehingga memberi peluang bagi orang lain melakukan aksi pungli,” katanya.

Djadid mengatakan, ini merupakan catatan paling buruk dalam program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Walikota. Wali kota harus mengevaluasi kinerja pengawasan internal yang dilakukan Disperindag pada pasar-pasar yang ada.

Sistem pengontrolan oleh petugas yang tercatat di perangkat daerah terkait harus setiap pagi ada apel sebelum turun ke lapangan dalam melakukan pengawasan. Sebab pengawasan internal dinilai masih sangat lemah.

“Sistem pengontrolan ini harus berjalan secara rutin, diatur dan dijadwalkan dalam sebulan sekali dilakukan evaluasi, sehingga dapat mengukur pengawasan yang dilakukan petugas tersebut,” kilahnya. (wis/cm-red)

Previous Post

Jasri : Tidak Ada Konflik, Yang Ada Hanya Covid-19

Next Post

Pemkot Ternate Harus Bayar Pesangon Satgas Pasar

Next Post
Sistem Beranggaran Pemkot Ternate Amburadul

Pemkot Ternate Harus Bayar Pesangon Satgas Pasar

Discussion about this post

  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER

© 2021Cerminmalut.com

No Result
View All Result
  • HOME
  • BERITA
    • OLAHRAGA
    • ADVERTORIAL
    • PROMO NEWS
    • OPINI
  • KOTA
    • TERNATE
    • TIDORE
  • DAERAH
    • SOFIFI
    • HALMAHERA BARAT
    • HALMAHERA TIMUR
    • HALMAHERA TENGAH
    • HALMAHERA UTARA
    • HALMAHERA SELATAN
    • MOROTAI
    • TALIABU
    • SULA
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • HUKRIM
  • NASIONAL
  • NUSANTARA

© 2021Cerminmalut.com