Tiga Unit Usaha Bahari Berkesan Terancam Ditutup

TERNATE-CM.com, Tiga unit usaha dan bisnis dibawah bendera PT. Bahari Berkesan terancam ditutup. Pasalnya, tiga unit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sumber pendapatan, selama ini tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Ternate.
“Apotek Bahari Berkesan, pabrik rumput laut di Kastela selama beroperasi tak berikan pemasukan ke kas daerah dan PDAM selama tiga tahun berturut-turut mengalami kerugian Rp 1 miliar lebih,” ujar Ketua tim ahli Banggar DPRD Ternate, Dr Irfan Zam Zam, Selasa (22/6/2021).
Irfan didampingi Dr Nurdin Muhammad dari tim Ahli Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate bersama Banggar DPRD mendalami LPP APBD Kota Ternate tahun 2020 bidang aspek keuangan pada item pendapatan daerah.
“Hanya satu-satunya unit usaha PT Bahari Berkesan, yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Ternate yang rata-rata setiap tahun memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Ternate,” ujarnya tanpa menyebut besaran nilainya.
Kondisi unit usaha ini berbeda dengan keadaan unit usaha dan bisnis Apotek Bahari Berkesan yang saat ini sebagian ruangan di kontrak oleh Kimia Farma maupun pelayanan PDAM yang belum optimal maupun pabrik rumput laut.
“PDAM meski pun mengalami kerugian, tapi perusahaan daerah ini punya fungsi sosial mengalahkan fungsi ekonomi, kewajiban Pemerintah Kota Ternate tetap memberi subsidi ke perusahaan ‘plat merah’ yang managemen harus diperbaiki,” katanya.
Auditor yang satu ini juga melihat pabrik rumpul laut ibarat hidup segan mati tak mau. Pabrik tersebut selama beroperasi sejak berdiri beberapa tahun lalu, tak pernah berikan pemasukan ke kas daerah dalam bentuk PAD. Bahkan pabrik itu keburuh sudah ditutup.
Meski begitu, Irfan setuju dengan Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman yang menyebutkan, akan lakukan remanajemen dalam rangka mengoptimalkan kembali aktivitas usaha dan bisnis yang dapat berkontribusi nyata bagi penngkatan pendapatan asli daerah. “Langkah ini perlu ada target waktu. Jika batas waktu yang ditentukan tidak ada perubahan dalam tubuh perusahaan itu, lebih baik unit usaha dan bisnis tersebut ditutup saja, sehingga tidak membebani APBD,” tegasnya. (wis/cm-red)