SANANA-SR.com, Aksi protes yang dilakukan sejumlah orang tua murid dan guru SMK Negeri 3 Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) beberapa waktu lalu telah direspon. Buktinya, Senin (20/1/2020), Komisi IV DPRD Provinsi Muluku Utara (Malut) datangi secara langsung di sekolah tersebut.
Sebelumnya, guru dan orang tua murid menuntut agar Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba agar berhentikan Saleh Umasangaji dari jabatan kepala sekolah. Mereka menilai, di 2018 lalu SMK N 3 Sanana telah mendapat bantuan rehab dua lokal sekolah Rp 100 juta. Namun, Kepsek Saleh Umasangaji hanya membeli dengan gembok ruangan guru.
Kemudian, 2017-2018 lalu anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang berhak menerimanya adalah siswa tidak sama sekali diberikan kepada siswa yang berhak menerima dana tersebut. Diduga dana itu dicairkan hanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
Setiap pencairan, lanjutnya, dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Kepsek SMN 3 Sanana Saleh Umasangaji tidak pernah membuat rapat tentang penundaan-penundaan pembayaran yang ada di sekolah. Bahkan, 2019 kemarin kepsek tidak bisa mencairkan dana BOS.
Salah satu guru honorer, Ucin Umagapi menuturkan, Kepsek tidak transparansi terakit dengan pengelolaan dana BOS. Bahkan, hingga saat ini gaji guru honor belum terbayar. “Kondisi sekolah sekarang sangat memperhatikan, seperti kursi banyak mengalami kerusakan,” katanya.
Ucin mengaku, kondisi sekolah SMK N 3 Sanana saat ini sangat memperhatinkan, bahkan Kepsek hanya mendatangi sekolah pada pagi hari dan pulang pada pukul 10.00 WIT.
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Malut, Haryadi Ahmad usai bertemu dengan sejumlah guru dan orang tua murid mengatakan, pertemuan hari ini (kemarin, Red) adalah merespon terkait dengan keluhan masyarakat terhadap yang menyurat langsung ke DPRD. Olehnya itu, mereka telah bertemu dengan warga Desa Pastina, Kecamatan Sanana dan langsung bisa mendengar berbagai keluhan warga maupun dewan guru SMK Negeri 3. “Jadi dalam pertemuan tadi ada beberapa keluhan yang disampaikan oleh sejumlah wali murid maupun dewan guru, yakni meminta ke DPRD provinsi segera mendorong untuk bisa menggantikan Saleh Umasangadji dari kepala sekolah, dengan berbagai alasan salah satunya adalah soal dana Kartu Indonesia Pintar (KIP),” katanya kepada sejumlah awak media.
Kemudian, politisi PBB yang didampingi Muhamad Abu Samad, Makmurdin Mus, Ibram dan Abdul Malik Silia itu menyampaikan, penggunaan dana Biaya Operasinal Sekolah (BOS) yang menurut keluhan dewan guru tidak bisa di pertanggungjawabkan, dan ada lagi beberapa masalah lainnya. “Setelah mendengar semua keluhan dewan guru maupun masyarakat sebagai fungsi DPRD yang sifatnya mengontrol, mereka tetap merespon semua keluhan yang ada. Olehnya itu, setelah kembalinya mereka ke Kota Ternate, akan memanggil Dinas Pendidikan Provinsi untuk menyampaikan aspirasi warga maupun dewan guru,” katanya.
Lanjut Haryadi, kewenangan mengantikan kepala sekolah adalah dinas terkait. Tetapi sementara waktu sudah ada Pelaksanaan Harian (PLH) SMK Negeri 3. Jadi tidak harus menunggu lama, DPRD tetap selalu mendorong agar secepatnya segera diselesaikan permasalahan yang ada di sekolah. “Kami bantu dorong jika kedepan ada dugaan korpusi yang dilakukan oleh kepala sekolah,” ucapnya. (wat/red)
Discussion about this post